Pemerintah Wacanakan Batasi Game PUBG Usai Ledakan di SMAN 72, DPR: Jangan Reaktif – Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan game online, khususnya PUBG, buntut ledakan di SMAN 72 Jakarta. DPR mendukung namun mengingatkan agar kebijakan tidak reaktif dan harus melibatkan pengawasan orang tua serta sekolah.
Jakarta – Pemerintah secara resmi mengkaji wacana pembatasan game online, terutama PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), menyusul tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 yang menewaskan satu siswa dan melukai 96 orang lainnya . Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan hal ini usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) .
“Beliau (Presiden) tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ujar Prasetyo .
Alasan Dibalik Wacana Pembatasan
Presiden secara khusus menyoroti PUBG karena dinilai memiliki konten kekerasan eksplisit. Menurut spaceman Prasetyo, game tersebut menampilkan berbagai jenis senjata api yang mudah dipelajari anak-anak, serta secara psikologis dapat membuat pelajar menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa .
“Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” jelas Prasetyo. “Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” .
Presiden Prabowo juga meminta agar kegiatan sosial kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan Pramuka dihidupkan kembali sebagai upaya pengalihan aktivitas anak dari gawai. Selain pembatasan, pemerintah juga memperkuat Indonesia Game Rating System (IGRS) yang akan diberlakukan penuh mulai 2026 untuk mengelompokkan game berdasarkan kategori usia .
Respons DPR: Jangan Reaktif, Harus Komprehensif
Menanggapi wacana tersebut, anggota DPR memberikan respons beragam namun dengan satu benang merah: kebijakan tidak boleh diambil secara terburu-buru.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menekankan bahwa penyelidikan penyebab ledakan harus didahulukan. Ia juga menegaskan bahwa solusi atas dampak negatif game online harus melibatkan tiga pilar utama: sekolah, orang tua, dan pemerintah .
“Memang ada faktor penyebab gitu ya, seseorang bisa melakukan tindakan yang berbahaya baik bagi dirinya, maupun bagi orang lain. Itu yang menjadi catatan ataupun warning bagi kita semuanya,” ujar Hetifah. Ia menambahkan bahwa pembatasan game memang mungkin dilakukan, namun “itu bukan satu-satunya, banyak hal lain yang membuat situasi ini terjadi, termasuk juga sistem pengamanan di sekolah,” .
Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mendorong agar pengawasan ruang digital tidak hanya menyasar game daring, tetapi harus menyentuh seluruh platform digital. Ia mencontohkan model regulasi di Australia yang menerapkan kontrol usia minimal 16 tahun untuk akses konten digital tertentu.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar,” tegas Junico dalam keterangan rilisnya .
Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendukung wacana tersebut, namun meminta pengawasan tidak hanya bersifat administratif. Ia juga mendorong penguatan kurikulum lokal di sekolah untuk mendukung lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan .
Dukungan dari Pemerintah Daerah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. “Pemerintah DKI akan mendukung penuh kebijakan pusat demi mencegah kejadian serupa di masa depan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (10/11/2025) .
Tantangan dan Kebijakan Terkait
Sorotan terhadap game online bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang mewajibkan platform digital menyediakan fitur kontrol orang tua . Kementerian Komdigi juga sebelumnya meminta Roblox untuk menonaktifkan fitur chat bagi pengguna anak di Indonesia.
Pemerintah daerah juga telah mengambil langkah tegas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung slot 10k menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk melarang semua kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) berbasis senjata api (airsoft gun) menyusul tragedi ledakan SMAN 72.
“Terkait penggunaan airsoft gun dan sejenisnya untuk kegiatan ekstrakurikuler, karena ini sangat berbahaya dan dia bisa diracuni oleh hal-hal yang tidak baik, saya minta dilarang,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Langkah ke Depan
Hingga saat ini, pemerintah masih dalam tahap mengkaji mekanisme pembatasan yang akan diterapkan. Wacana ini menjadi sinyal kuat bahwa era pengawasan digital di Indonesia akan semakin diperketat, terutama untuk melindungi generasi muda dari konten kekerasan.
Anggota DPR mengingatkan bahwa langkah pembatasan harus diiringi dengan penguatan literasi digital dan sistem pendukung di sekolah dan keluarga . Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif terhadap satu peristiwa, tetapi menjadi solusi jangka panjang bagi perlindungan anak di ruang digital.